Mataram, 16/07. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nusa Tenggara Barat (BP3MI NTB) bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bertemu dengan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal pada Rabu 16, Juli 2025.
Kunjungan kali ini dalam rangka silaturahmi serta koordinasi bersama Gubernur terkait pendampingan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) asal NTB. Wakil Ketua LPSK, Wawan Fachrudin menyampaikan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu daerah dengan tingkat kasus TPPO cukup tinggi sehingga perlu perhatian pihak lintas sektor khususnya dalam hal bantuan perlindungan sosial serta modal usaha yang perlu di elaborasikan berdama Pemerintah Daerah. LPSK juga memohon dukungan Pemerintah Provinsi NTB dalam hal pembentukan kantor pemghubung LPSK di NTB.
Gubernur NTB menyambut baik hadirnya LPSK ke NTB dan memberikan dukungan bagi LPSK untuk membentuk kantor penghubung, Gubernur juga menyarankan adanya standarisasi khusus mengenai tempat perlindungan dan pemulihan bagi korban kejahatan TPPO.
Pada akhir pertemuan Gubernur NTB memberikan arahan kepada Disnakertrans Prov. NTB bersama BP3MI NTB untuk memberikan dukungan penuh dalam pembentukan kantor penghubung LPSK di Provinsi NTB
