Mataram, BP2MI (15/9) – Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTB melaksanakan penutupan pelatihan Bahasa Jepang batch I dan pembukaan pelatihan Bahasa Jepang dan Korea batch II di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lombok Timur, Kamis (15/9/2022).
Diikuti oleh 80 orang peserta pelatihan Bahasa Korea dan Jepang, kegiatan pelatihan ini merupakan bukti nyata pemerintah hadir dalam upaya meningkatkan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Berdasar amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam melaksanakan pelatihan bagi CPMI.
Total peserta pelatihan Bahasa Jepang dan Korea yang difasilitasi oleh BP3MI Nusa Tenggara Barat yang bekerja sama dengan BPVP Lombok Timur sebanyak 144 orang gabungan batch I dan batch II.
Kepala BP3MI NTB, Mangiring Hasolan Sinaga dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal bagi CPMI yang ingin mengikuti Program Government to Government (G to G) khusunya ke Jepang dan Korea Selatan.
“Jika selama ini masyarakat harus mengeluarkan biaya untuk mengikuti pelatihan bahasa, kali ini pelatihan bahasanya dilaksanakan secara gratis oleh pemerintah dalam hal ini difasilitasi oleh BP3MI Nusa Tenggara Barat bekerja sama dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktifitas (BPVP). Pelatihannya gratis, fasilitasnya lengkap, peserta dari luar Lombok akan mendapatkan penggantian uang transport juga," ujar Naga, sapaan akrabnya.
Senada dengan Kepala BP3MI Nusa Tenggara Barat, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktifitas (BPVP) Lombok Timur, Sabar juga menyampaikan imbauannya.
“Berlatih bahasa itu harus dari hati, tidak hanya pada saat mengikuti pelatihan, namun setelah selesai pelatihan para peserta harus sering-sering mengasah kemampuan bahasanya," imbaunya.
Hadir dalam kegiatan tersebut, seluruh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota di wilayah Nusa Tenggara barat. Disampaikan bahwasannya akan berkomitmen dan mengawal proses pendaftaran calon peserta melalui program Government to Government (G to G) tahun 2023 ke depan. ** (Humas/BP3MI NTB/AA)
